Parlemen Eropa setujui aturan pengendalian penggunaan tas plastik

Negara-negara Uni Eropa akan diminta secara drastis mengurangi penggunaan tas plastik | tas spunbond

"Kita perlu mengurangi penggunaan tas plastik, tapi kita ingin aturan jelas yang bisa dijalankan; bukan resep dengan beban berlebihan yang bahkan Komisi Eropa khawatir tidak bisa dijalankan."

Pada 2017, Komisi Eropa juga akan mengusulkan pelabelan dan penandaan tas-tas plastik yang bisa terurai secara alami dan mengompos.

Anggota Parlemen Eropa dari Inggris, Julie Girling, juru bicara lingkungan ECR, mengatakan upaya pengurangan penggunaan tas plastik membutuhkan aturan yang pasti bisa dijalankan di lapangan.

"Sebaliknya, MEP mengambil ide tanpa memahami ongkos dan implikasinya, atau mengetahui apakah mereka bisa dijalankan," katanya.

"Tujuan dari hukum ini adalah suara," tambah dia.

Pada tahun 2010, setiap warga Uni Eropa menggunakan 198 tas plastik, sekitar 90 persen di antaranya adalah tas plastik ringan. Menurut perkiraan delapan miliar tas plastik menjadi sampah di Uni Eropa pada tahun yang sama.

Namun pemungutan suara tentang aturan itu menuai kritik dari European Conservatives and Reformists (ECR).

Kantung plastik ringan lebih tipis dari 50 mikron, yang merupakan kebanyakan tas plastik yang digunakan di negara Uni Eropa, lebih sulit digunakan lagi ketimbang model yang lebih tebal dan lebih cepat menjadi limbah.

Tas plastik jenis tersebut juga lebih rentan mengotori lingkungan dan mencemari tempat penampungan air serta ekosistem perairan.

Auken mengatakan ia sangat menganjurkan semua negara mengadopsi pemberlakuan bayaran untuk tas plastik sebagai langkah paling efektif untuk mengurangi konsumsi tas plastik.

Ia menunjuk ke Portugal dan Irlandia, yang katanya telah mampu mengurangi sampah tas plastik secara drastis setelah mewajibkan pembeli membayar tas plastik yang mereka terima.

( Baca : TIM MAHASISWA UB CIPTAKAN BATERAI BERBAHAN LIMBAH )

Anggota Parlemen Eropa (Members of European Parliament/MEP) dari Denmark Magrete Auken, yang mengajukan peraturan tersebut melalui Parlemen, mengatakan masalah tas plastik adalah "masalah lingkungan hidup yang sangat besar".

"Miliaran tas plastik berakhir secara langsung di alam sebagai limbah yang tak diolah," katanya seperti dilansir kantor berita Xinhua.

"Mereka merusak alam, membahayakan ikan dan burung, dan kita harus menangani ini," katanya.

Anggota Parlemen Eropa mendukung peraturan untuk memberi negara-negara anggota Uni Eropa pilihan antara menerapkan kebijakan guna menurunkan rata-rata konsumsi rata-rata tahunan tas plastik yang tidak bisa terurai sampai 90 tas ringan per warga sampai akhir 2019 dan 40 persen sampai akhir 2025, atau memastikan orang yang berbelanja membayar tas semacam itu paling lambat pada akhir 2018.

Negara-negara Uni Eropa akan diminta secara drastis mengurangi penggunaan tas plastik berdasarkan peraturan batu yang disepakati oleh Parlemen Eropa pekan ini.

Februari, belanja di supermarket kena biaya tambahan kantong plastik | tas spunbond

"Tidak akan lebih dari Rp 5 ribu (kantong plastik biasa). Kantong (reused) yang dijual adalah yang ramah lingkungan dan kalau di luar itu USD 1," tutupnya.

Untuk tahap awal, toko retail nantinya akan menjual kantong plastik reused dan kantong plastik biasa. Harga kantong plastik hanya 30 persen dari kantong plastik reused atau bisa digunakan kembali.

"Sosialisasi ini upaya agar tidak terjadi kekisruhan, karena dianggap ritel mengambil keuntungan. Minta waktu transisi," tambahnya.

"Sampah oleh alam sulit terurai dan membahayakan lingkungan dan masyarakat. Ajakan kementerian lingkungan hidup, kami sambut baik. Oleh karena itu butuh waktu untuk sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat," jelasnya.

Roy mengatakan, sampah plastik sangat sulit didaur ulang oleh alam. Oleh karena itu dia ingin nantinya kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup diberi waktu untuk bertransisi.

"Ritel setuju untuk mebuat kantong plastik yang reused (bisa digunakan kembali). Supaya bisa dipakai berkali-kali. Kami mendukung untuk membuat kantong plastik yang ramah lingkungan. Sebagian sudah ada yang reused, tapi tidak banyak," ujar Roy di Jakarta, Selasa (12/1).

Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprino), Roy Mandey memastikan toko retail sudah siap memberlakukan kebijakan ini pada Februari mendatang. Hal ini guna mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup.

Mulai Februari mendatang, masyarakat tidak bisa lagi menggunakan kantong plastik secara gratis. Sebab, supermarket atu retail sejenisnya akan mengenakan tarif tambahan untuk penggunaan kantong plastik.

Kantong Plastik Berbayar di Bogor, Berapa Harga yang Pantas? | tas spunbond

Dari jumlah tersebut, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Sementara kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan. Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang menjadi penghasil sampah plastik terbesar yang dibuang ke laut.

Komunitas Earth Hours Bogor mendukung langkah pemerintah menerapan kantong plastik berbayar. “Plastik sulit diurai dan berpengaruh pada kerusakan lingkungan," kata Koordinator Earth Hours Bogor, Renny Wityanti.

Kebijakan tersebut akan diuji coba pada 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringantan Hari Peduli Sampah Nasional sampai Juni mendatang tepat saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Karena saat ini jumlah timbunan sampah kantong plastik terus meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Sebelumnya, 17 kota di Indonesia: Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tanggerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua. Saat ini bertambah lima kota yaitu, Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari dan Yogyakarta yang menyatakan komitmen menerapkan kantong plastik berbayar.

Pemerintah Kota Bogor, bersama 21 pemerintah kota di Indonesia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar guna mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Komitmen itu disampaikan dalam rapat bersama sejumlah kepala daerah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis 21 Januari lalu. Komitmen serupa disampaikan 22 kota lainnya.

Lilis mengatakan ada usulan mekanisme plastik berbayar dengan memberikan potongan harga bagi masyarakat yang menggunakan tas belanja dan yang menggunakan plastik akan dikenaikan biaya. "Tapi masih kami bahas dulu, masih belum diputuskan," katanya.

Sebelumnya, BPLH telah menerbitkan surat edaran terkait penerapan kantong plastik berbayar yang ditujukan kepada perusahaan ritel dan instansi terkait di Kota Bogor.

Lilis mengatakan Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen untuk menerapkan plastik berbayar bersama dengan 21 kota lainnya di Indonesia dan akan diujicobakan pada 21 Februari mendatang.

Menurut dia, BPLH Kota Bogor belum memutuskan harga yang pantas untuk plastik berbayar. Saat ini masih dibahas dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), termasuk mekanismenya. "Ada opsi masih Rp 500 per kantong plastik, tapi masih uji coba. Kami akan melihat mana mekanisme yang terbaik dan harga yang pantas, sampai Juni nanti," katanya.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait dengan penerapan plastik berbayar kepada perusahaan ritel. Dasar hukum ini yang mengatur mekanisme kebijakan baru tersebut.

“Perwali ini akan memperkuat Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), yang salah satunya untuk menentukan harga plastik yang akan diterapkan," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bogor, Lilis Sukartini, di Bogor, Rabu, 27 Januari 2016.

tas spunbond

#tasspunbond