Pemko Siantar Berlakukan Kantong Plastik Berbayar

Pemerintah Kota Siantar memberlakukan plastik berbayar | goody bag

Jumsadi mengklaim bahwa Kota Siantar adalah satu-satunya daerah yang tidak dicanangkan pemerintah pusat sebagai daerah pemberlakuan plastik berbayar.

"Intinya program kita ini adalah untuk mengurangi sampah plastik di Kota Siantar ini. Kota ini adalah yang pertama menerapkannya diluar 20 kota yang dicanangkan pemerintah," ujarnya.

"Nanti penerapan plastik berbayar ini akan diawasi oleh BLH, kalau sanksinya apa akan kita sesuaikan dengan Juklak dan Juknis yang dari pemerintah pusat. Teknis nya kita akan menggunakan teknis program pemerintah pusat," ujarnya.

Kata Jumsadi mereka akan melakukan pengawasan plastik berbayar ini secara berkala yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kota Siantar.

( Baca : Duta Lingkungan: Belanja praktis tanpa kantong plastik )

Menurut Jumsadi ia sudah mengeluarkan surat edaran terkait pemberlakuan kantong plastik berbayar ini. "Surat edaran sudah kita berikan kepada pengusaha-pengusaha pasar modern. Target kita masih pasar modern, tapi ke depan di pasar tradisional juga akan kita berlakukan," ujarnya.

"Siantar memang bukan termasuk dari 20 Kota yang dicanangkan pemerintah untuk program plastik berbayar ini, namun kita dari pemerintah kota akan menerapkan ini di Kota Siantar," ujar Jumsadi Damanik, Penjabat Wali Kota Siantar, saat menandatangani komitmen pemberlakuan plastik berbayar dengan retail-retail Kota Siantar di Pertokoan Sujuya Siantar, Rabu (16/3/2016).

Pemerintah Kota Siantar memberlakukan plastik berbayar meskipun tidak termasuk kota yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai lokasi penerapan kantong plastik berbayar.

Bogor segera terapkan belanja dengan kantong plastik akan berbayar | goody bag

Dari jumlah tersebut, hampir 95 persen kantong plastik menjadi sampah. Sementara kantong plastik sulit diurai oleh lingkungan.

Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang menjadi penghasil sampah plastik terbesar yang dibuang ke laut.

Komunitas Earth Hours Bogor mendukung langkah pemerintah menerapan kantong plastik berbayar sebagai upaya untuk penyelamatan lingkungan.

"Pengurangi sampah plastik salah satu upaya penyelamatan lingkungan, karena plastik sulit diurai, juga berpengaruh pada kerusakan lingkungan. NOAA merilis sepanjang 2015 suhu Bumi tercatat paling tinggi untuk pertama kali sepanjang sejarah pengamatan suhu bumi," kata Koordinator Earth Hours Bogor, Renny Wityanti.

Kebijakan tersebut akan diuji coba pada 21 Februari 2016 bersamaan dengan peringantan Hari Peduli Sampah Nasional sampai pada bulan Juni mendatang tepat saat dikeluarkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang kantong plastik berbayar.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Karena saat ini jumlah timbunan sampah kantong plastik terus meningkat signifijan dalam 10 tahun terakhir dimana sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Bogor, bersama 21 pemerintah kota di Indonesia berkomitmen untuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar guna mengurangi pencemaran lingkingan dari sampah plastik yang disampaikan, dalam rapat bersama sejumlah kepala daerah yang dilaksanakan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis (21/1) lalu.

Sebelumnya, 17 kota yakni Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tanggerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Ambon dan Papua. Saat ini bertambah lima kota yaitu, Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, Kendari dan Yogyakarta yang menyatakan komitmen menerapkan kantong plastik berbayar.

"Tapi masih kita bahas dulu, masih belum diputuskan," katanya.

Sebelumnya, BPLH telah menerbitkan surat edaran terkait penerapan kantong plastik berbayar yang ditujukan kepada perusahaan ritel dan instansi terkait di Kota Bogor.

"Ada opsi masih Rp500 per kantong plastik, tapi masih uji coba kita melihat mana mekanisme yang terbaik dan harga yang pantas, sampai Juni nanti," katanya.

Lilis mengatakan, ada usulan mekanisme plastik berbayar dengan memberikan potongan harga bagi masyarakat yang menggunakan tas belanja, dan yang menggunakan plastik akan dikenaikan biaya.

Perwali ini akan memperkuat Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang BPLH, salah satunya untuk menentukan harga plastik yang akan diterapkan," katanya.

Menurutnya, BPLH Kota Bogor belum memutuskan harga yang pantas untuk plastik berbayar, hal tersebut masih dibahas dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) termasuk mekanismenya.

"Perwali sedang kita usulkan, ini akan menjadi landasan hukum memperkuat pelaksanaan kebijakan plastik berbayar," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bogor, Lilis Sukartini, kepada Antara, di Bogor, Rabu.

Lilis mengatakan, Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen untuk menerapkan plastik berbayar bersama dengan 21 kota lainnya di Indonesia dan akan diuji cobakanya pada 21 Februari mendatang.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, segera menerbitkan peraturan wali kota (Perwali) terkait penerapan plastik berbayar sebagai dasar hukum yang mengatur mekanisme kebijakan baru tersebut.

Pembeli Kaget Harus Bayar Rp200 untuk Kantung Plastik | goody bag

Ia menyampaikan, untuk reaksi pelanggan rata-rata bisa menerima kebijakan itu setelah ada penjelasan dari petugas. Ia berharap, ke depan ada perusahaan penyediaan kantung dari bahan misalnya kertas yang bagus dan lebih ramah lingkungan. Ia juga berharap penerapan kantung plastik berbayar berlaku juga di pasar tradisional.

“Kami juga menawarkan mau pakai kantung plastik atau tidak, selain itu kami juga menawarkan tas belanja reusable yang bisa dipakai berulang-ulang. Kantung plastik kami juga sudah memakai bahan yang mudah terurai,” kata dia.

Lain lagi dengan Pudiarso, ia terbiasa membawa tas belanja sendiri ketika hendak berbelanja. Kalaupun bersifat insidental, ia memilih untuk membopong barang bawaannya. “Saya enggak mau beli kantung plastik karena plastik itu sampah. Saya mendukung program kantung plastik berbayar karena bisa mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantung plastik,” kata dia.

Divisi Manager Fresh Hypermart Lippo Plaza, Sutiman mengaku di meja informasi sudah terpasang surat edaran dari Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantung plastik berbayar. Pemasangan informasi tersebut sudah dilakukan sejak Sabtu (20/2/2016).

Pelanggan lainnya, Ninda mengaku seharusnya Pemerintah, supermarket, hingga toko modern sekalian menjual tas yang benar-benar go green. “Kalau plastik yang dijual ya sama saja. Mending sekalian tas go green,” kata dia.

Kalau harganya sih enggak keberatan. Saya juga mendukung kalau untuk pelestarian lingkungan. Tapi, saya harap sosialisasinya lebih banyak,” ujar dia, ketika ditemui di Hypermart Lippo Plaza, Jogja, Minggu (21/2/2016).

Salah satu pelanggan di Hypermart Lippo Plaza Dian mengaku, belum mengetahui kebijakan itu akan diberlakukan. Oleh karena itu, ia merasa agak kaget ketika petugas kasir memberitahunya soal kebijakan itu dan dia harus membayar Rp200 per kantung plastik yang digunakan.

Kebijakan plastik berbayar mulai diujicobakan pada 21 Februari 2016 di sejumlah kota. Masyarakat masih memerlukan sosialisasi sehingga bisa ikut mendukung program peduli lingkungan tersebut.

goody bag

#goodybag